JawaPos.com – Rencana mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja PT PT. Jakarta International Container Terminal Office (SP-JICT) pada 3-10 Agustus 2017 mendatang disinyalir kental dengan nuansa politik.
“Mogok Serikat Pekerja tentunya ada permasalahan mendasar antara perusahaan dan serikat pekerja,” ujar anggota DPR yang juga masuk di Pansus Pelindo, Masinton Pasaribu kepada wartawan, Senin (31/7).
Diduga kaitan politik atas mogok kerja SP-JICT itu terkait dengan perpanjangan kontrak JICT dengan dengan Hutchison Port Holding Group (HPH). Dengan adanya kontrak perpanjangan tersebut, Pelindo dipastikan mendapatkan penerimaan rutin tahunan USD 85 juta dan uang muka sebesar USD 215 juta.
Kontrak perpanjangan tersebut disebut menguntungkan Pelindo II sebagai perusahaan Induk JICT. “Tentunya mogok terkait dengan politik kesejahteraan,” imbuh Masinton.
Alasan kesejahteraan karyawan yang menjadi alasan utama mogok kerja pun diragukan. Beredar informasi untuk gaji di kalangan junior staff di JICT sudah mencapai angka Rp 20 juta. Ketika informasi tersebut diklarifikasi kepada Masinton, dia berdalih mengenai tolok ukur kesejahteraan karyawan.
“Angka tersebut tentunya bisa jadi sangat tinggi untuk karyawan pada umumnya atau mereka yang bekerja di sektor swasta. Tentunya SP JICT punya penilaian sendiri,” jelas Masinton.
Lebih jauh anggota Fraksi PDIP itu menyebut, Pansus Pelindo sedang menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perpanjangan kontrak antara HPH dan Pelindo II. Sementara tuntutan lain dari mogok JICT yakni mendesak pemutusan kontrak kerjasama dengan HPH.
“Proses politik yang saat ini sedang berjalan memproses hasil temuan BPK terhadap kerjasama pelindo ke KPK. Ke depan setidaknya akan ada empat permasalahan yang akan dikaji mulai TPK KOJA, pembangunan New Priok, Global Bond, serta kontrak dengan HPH yang sudah berlangsung ini,” tandas Masinton.
sumber : http://www.jawapos.com/read/2017/07/31/147884/mogok-sp-jict-kental-aroma-politik
