Menko Yusril: Revisi UU Kepolisian Keniscayaan dalam Reformasi PolriNasional|Thursday, 22 January 2026 - 8:22 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,
Apresiasi Putusan MK, Habib Syakur: Polisi di Jabatan Sipil Sah Asal Sesuai UU PolriNasional|Tuesday, 20 January 2026 - 11:06 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan
MK Nyatakan Polisi Aktif Boleh Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Fernando EmasNasional|Tuesday, 20 January 2026 - 10:04 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap
Uji Materi UU ASN Ditolak MK, IPW Nilai Penugasan Polisi Aktif SahNasional|Tuesday, 20 January 2026 - 9:03 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari
Analisis Prof Juanda: MK Tak Batalkan Ketentuan Inti Perpol 10/2025Nasional|Sunday, 14 December 2025 - 3:17 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Pasca diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November
Polisi Aktif Tak Wajib Mundur, Menkum Tegaskan Putusan MK NonretroaktifNasional|Wednesday, 19 November 2025 - 3:33 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, putusan terbaru Mahkamah
Ahli Tata Negara: Polisi Bisa Masuk Jabatan Sipil, Tapi Jika Tak Relevan Harus Tinggalkan JabatannyaNasional|Tuesday, 18 November 2025 - 10:25 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat
Ahli: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Berbasis Fungsi, Jika Tidak Harus Lepas Status AktifNasional|Tuesday, 18 November 2025 - 9:25 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir.
Guru Besar ESA Unggul: Dissenting Opinion Menguatkan Tidak Ada Larangan Jabatan bagi PolriNasional|Saturday, 15 November 2025 - 7:46 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.
Dihapusnya Ambang Batas Presidential Threshold Berdampak Nyata di Pemilu 2029, Ini Kata PakarNasional|Thursday, 6 February 2025 - 4:02 WIBWednesday, 19 February 2025 - 4:12 WIBby Redaktur EksrimaJakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden
