Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Umum 17 April 2019 bukan hanya menjadi momentum terbesar perjalanan demokrasi di Indonesia melainkan juga dunia karena bangsa ini mampu menyelenggarakan secara bersamaan Pilpres dan Pileg dengan Jurdil (jujur dan Adil) dan damai. Penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut tercatat sebagai pemilu terbesar di dunia. Hal ini membuktikan sebagai Negara Demokrasi Pancasila, demokrasi kita berjalan semakin matang.
Meski Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota), DPD RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan dalam satu tahapan, namun tidak bisa dipungkiri Pilpres merupakan momentum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Catatan-catatan kecil penyelenggaraan Pemilu dan respon masyarakat pasca pemungutan suara 17 April 2019 lalu, menjadi penting untuk disikapi secara bijaksana oleh semua pihak agar “riak-riak” demokrasi tidak mencedari makna demokrasi itu sendiri. Dalam pandangan jauh kedepan, hal ini sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Ikatan Da’i Nusantara (IDN) dan BAKORNAS GMDM, mengadakan kegiatan diskusi Media (28/4/2019) di kawasan Tebet Jakarta dengan tema: “Mengawal Pemilu Untuk Indonesia Damai” sekaligus syukuran atas terselenggaranya Pemilu yang berlansung adil, aman dan damai. Kegiatan diskusi ini dimaksudkan sebagai ikhtiar bersama memberikan pesan kemasayarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kedepan. Diskusi ini menghadirkan Narasumber dari lintas profesi yaitu; Prof. Trubus Rahardianysah, Dr. Sri Yunanto, KH. M. Wahid Nuruddin dan Ade Ghozaly (Peneliti pada salah satu Lembaga Survei).
Pada kesempatan diskusi, KH. Wahid Nuruddin menilai efek dari Pemilu terutama Pilpres telah membuat polarisasi di masyarakat. “Upaya coolingdown semua pihak dengan menghormati perbedaan yang ada perlu dilakukan dengan kesadaran bersama mewujudkan Indonesia yang damai dalam kebhinekaan.” Ungkapnya. Lebih lanjut menurutnya bahwa upaya membangun kesadaran bersama untuk menghormati hasil Pemilu (yang ditetapkan KPU nanti) bukan hanya kewajiban kolektif namun juga fardhu’ain (kewajiban individu) dalam kontek warga negara.
Pada kesempatan yang sama, Ade Ghozaly menyampaikan dua hal penting terkait proses Pemilu 2019. Pertama. Mengapresiasi kinerja KPU dan jajaranya khususnya petugas KPPS, masyarakat, TNI POLRI dan semua pihak yang telah turut serta mensukseskan Pemilu serentak 2019. Kedua. Menyayangkan sikap-sikap sebagain elit politik yang kontra produktif dengan esensi dari demokrasi itu sendiri seperti klaim kemenangan dengan menuduh pihak-pihak lain berbohong dan curang. Menurutnya seharusnya semua pihak khususnya elit politik memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. “Jika ada tuduhan curang terhadap penyelenggara, jangan bicara dijalanan buktikan lewat jalur konstitusional, jika ada tuduhan kebohongan hasil Quick Count, buktikan lewat adu argument bedah metodologi dsb, karena Quick Count merupakan salah satu kegiatan ilmiah dan harus dibuktikan secara ilmiah”. Paparnnya. Lebih lanjut Ade menyampaikan berkaitan dengan rencana aksi melalui People power dengan mengabaikan jalur konstitusi dalam demokrasi Indonesia adalah upaya provokatif yang harus dihindari demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Prof. Trubus menyampaikan terkait dengan adanya ajakan melakukan aksi people power harus disikapi dengan hati-hati dan bijak. Sebagai Negara demokrasi dan hukum, jika ada ketidakpuasan seharusnya dilakukan melalui koridor hukum.
Dr. Sri Yunanto menilai efek Pemilu 2019 akan semakin buruk dalam kehidupan dimasyarakat sekarang dan yang akan datang jika semua pihak tidak melakukan upaya kesadaran bersama untuk tetap menjada persatuan dan persatuan bangsa. Dengan kata lain semua harus menghormati proses dan hasil yang ditetapkan nanti, jikapun tidak puas bisa melakukakan upaya lewat jalur konstitusional.
Dalam kesempatan terkahir, IKATAN DA’I NUSANTARA (IDN) menyampaikan 7(tujuh) pernyataan sikap terkait kondisi pasca PEMILU 17 Apil 2019 yaitu:
1. Mengapresiasi kinerja KPU dan BAWASLU yang telah sukses menyelenggarakan PEMILU yang adil, aman dan damai.
2. Mendo’akan syahid bagi para petugas pemilu yang wafat dalam menjalankan tugas.
3. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah diatas segalanya, untuk itu diharapkan semua pihak khususnya elit politik memberikan sikap negarawan yang baik sebagai teladan bagi masyarakat.
4. Semua pihak khususnya elit politik diharapkan menahan diri dengan menghormati proses yang sedang berjalan di KPU termasuk menerima dengan keputusan yang akan dditetapkan KPU RI.
5. MENOLAK praktek-praktek culas “Politik dan Hukum Jalanan”; Hoax, Fitnah, Tuduhan Bohong, Curang dsb terhadap pihak lain termasuk penyelenggara Pemilu.
6. MENOLAK rencana people power yang mengesampingkan jalur konstitusional terhadap hasil Pemilu karena bertentangan dengan semangat demokrasi dan hukum.
7. Ketidakpuasan terhadap proses dan hasil dalam Pemilu adalah hak semua peserta DAN hendaknya disampaikan melalui jalur-jalur hokum yang berlaku.
